Bandara Soetta Diperketat, DPR Justru ke Australia: Publik Pertanyakan Prioritas di Tengah Gejolak
News Lolak– Jakarta kembali diguncang aksi demonstrasi besar dalam beberapa hari terakhir. Aksi yang digelar di sejumlah titik, termasuk kawasan Gedung DPR/MPR, berakhir ricuh dan memicu kekhawatiran publik. Tak hanya di pusat kota, efek kericuhan juga merembet hingga ke bandara internasional utama Indonesia, Soekarno-Hatta (Soetta).
Bandara Soetta Jadi Fokus Pengamanan
Polres Bandara Soekarno-Hatta segera meningkatkan kewaspadaan. Kapolres Bandara Soetta, Kombes Pol Ronald F.C Sipayung, menegaskan bahwa bandara adalah objek vital nasional yang tidak boleh terganggu.
“Peningkatan patroli Polres Bandara dan pengamanan di beberapa lokasi keluar masuk area menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta,” kata Ronald.
Sebanyak 100 personel tambahan disiagakan. Mereka disebar ke titik-titik strategis seperti Terminal 1, 2, dan 3, area kargo, serta akses tol dan jalan alternatif menuju bandara. Pengawasan juga difokuskan di Perimeter Selatan dan Utara yang kerap menjadi jalur rawan.
“Penambahan personel ini bagian dari Siaga Dalmas. Kami pastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga,” tegas Ronald.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan, mengingat bandara bukan hanya pintu gerbang internasional, tetapi juga simbol stabilitas negara.
DPR Malah ke Australia
Di tengah meningkatnya ketegangan di Jakarta, publik menyoroti kabar bahwa sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi XI, justru berada di luar negeri. Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia sejak 27 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut menjadi sorotan lantaran waktunya bersamaan dengan demonstrasi besar yang memprotes berbagai isu nasional di Jakarta.
Menurut Misbakhun, kunjungan itu bukan agenda mendadak. “Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut jadwal, RUU P2SK harus diselesaikan Panja pada 8 September 2025,” jelasnya.
Agenda Resmi di Negeri Kanguru
Dalam rangkaian lawatannya, delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra serta para penerima beasiswa LPDP. Mereka ingin memastikan penyaluran dana pendidikan berjalan sesuai harapan.
Selain itu, mereka berdialog dengan Australian National Audit Office (ANAO) di Canberra, dan melanjutkan agenda ke Sydney untuk bertemu dengan Australian Payment Network (AusPayNett). Tidak berhenti di situ, rombongan juga menyambangi kantor perwakilan Bank BNI yang baru dibuka di Sydney, serta berdiskusi dengan Reserve Bank of Australia (RBA).
Kunjungan ini turut melibatkan mitra kerja DPR, termasuk Bank Indonesia, BPK, OJK, Kementerian Keuangan, hingga Bank BTN.
“Semua agenda resmi sudah selesai dan kami dalam perjalanan pulang ke Indonesia,” ujar Misbakhun, politikus Partai Golkar itu.
Baca Juga: Driver Ojol Solo Demo Brimob Usai Tewasnya Rekan di Jakarta
Publik Pertanyakan Prioritas
Meski dijelaskan sebagai agenda resmi, publik tetap menyoroti timing kunjungan tersebut. Di satu sisi, keamanan nasional sedang diuji akibat gelombang demonstrasi. Di sisi lain, wakil rakyat yang seharusnya menyerap aspirasi justru terlihat berada di luar negeri.
Beberapa pengamat menilai, langkah penguatan diplomasi dan kerja sama internasional memang penting. Namun, sensitivitas publik terhadap kehadiran wakil rakyat di saat-saat kritis tidak boleh diabaikan.
“Bandara Soetta diperketat dengan 100 personel tambahan, tetapi masyarakat juga ingin melihat wakilnya hadir langsung di tanah air ketika terjadi gejolak. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan DPR untuk menunjukkan empati dan kepedulian,” ujar salah seorang pengamat politik.
Stabilitas Jadi Taruhan
Aksi demonstrasi, pengamanan ekstra di bandara, serta sorotan terhadap DPR yang melakukan kunjungan luar negeri menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.
Ke depan, stabilitas sosial dan politik akan sangat ditentukan oleh dua hal: pertama, kemampuan aparat menjaga keamanan dengan profesional tanpa memicu gesekan baru; kedua, konsistensi wakil rakyat dalam menyeimbangkan tugas legislasi dengan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, publik menunggu bukti nyata bahwa pemerintah, aparat keamanan, dan DPR benar-benar menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
