News Lolak– Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya pada tahap perencanaan dan penganggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dalam rapat evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Fatoni menekankan bahwa pemerintah pusat mendorong daerah untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dengan prioritas nasional. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyoroti efektivitas belanja daerah agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu pada Permendagri 15/2024
Evaluasi Perubahan APBD Sulawesi Utara mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Aturan ini sekaligus menjadi pedoman teknis dalam menindaklanjuti isu-isu strategis lintas kementerian dan lembaga.
“Evaluasi dilakukan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah yang mendukung prioritas nasional,” ujar Fatoni.
Menurutnya, hasil evaluasi mengungkap sejumlah persoalan mendasar dalam struktur APBD Sulawesi Utara yang perlu segera dibenahi agar keuangan daerah lebih sehat, efisien, dan produktif.
Baca Juga: Ledakan Gas di Tangsel Hancurkan 8 Rumah 7 Warga Luka-Luka
Sorotan Utama: Belanja Pegawai dan Infrastruktur
Salah satu masalah yang mencuat adalah tingginya belanja pegawai, sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur belum memenuhi ketentuan mandatory minimal 40 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat akselerasi pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.
“Oleh karenanya perlunya pengendalian belanja nonprioritas, inovasi pendanaan, dan penguatan regulasi,” jelas Fatoni.
evaluasi juga menemukan lemahnya tagging program stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Padahal, kedua program tersebut menjadi prioritas nasional yang harus didukung secara optimal oleh pemerintah daerah.
Kinerja PAD dan BUMD Disorot
Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Kedua aspek ini dinilai masih belum optimal dalam menopang kemandirian fiskal daerah.
PAD yang stagnan dan BUMD yang belum produktif membuat ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi. Padahal, penguatan kedua sektor ini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi Sulawesi Utara dalam menggerakkan pembangunan daerah.
