News Lolak – Hotman Paris Tantang Gelar Perkara di Istana Nadiem Tidak Terlibat Korupsi Chromebook Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menarik perhatian publik setelah membuat pernyataan terbuka yang menyasar langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Hotman meminta Presiden Prabowo untuk mengundang dirinya dan seluruh pihak terkait ke Istana guna menggelar perkara secara terbuka. Ia mengklaim hanya memerlukan waktu 10 menit untuk membuktikan bahwa kliennya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kementerian tersebut.
Pernyataan Hotman tersebut disampaikan melalui media sosial pribadinya, yang kemudian viral dan memancing berbagai reaksi dari masyarakat serta pengamat hukum. Dalam video berdurasi singkat tersebut, Hotman terlihat berbicara lantang dan penuh keyakinan, menyebut bahwa dirinya memiliki tiga bukti penting yang cukup untuk menyatakan bahwa Nadiem tidak bersalah.
Isi Pernyataan Hotman Paris
Dalam pernyataannya, Hotman Paris menyampaikan tiga poin utama yang ia anggap sebagai bukti kuat bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi:
-
Nadiem tidak menerima uang satu sen pun dari proyek pengadaan laptop.
-
Tidak ada praktik mark-up atau penggelembungan harga dalam proses pengadaan.
-
Tidak ada pihak yang memperkaya secara melawan hukum dalam proyek tersebut.
Dengan nada tegas, Hotman menyatakan bahwa dirinya siap mempertanggungjawabkan semua pernyataannya tersebut, bahkan jika harus membuktikannya di hadapan Presiden langsung.
Baca Juga: Drag Bike dan Drag Race 2025 di Lolak Balapan Seru, Ekonomi Lokal Ikut Ngebut
“Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya mohon dengan segala kerendahan hati, panggil saya, panggil semua pihak. Gelar perkaranya di Istana Merdeka. Saya hanya butuh 10 menit. Saya akan buktikan bahwa Nadiem tidak terlibat korupsi,” kata Hotman.
Pernyataan tersebut juga menjadi bagian dari respons hukum terhadap status Nadiem yang sebelumnya telah mencegah perjalanan ke luar negeri dan sudah menjalani tiga kali pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Akibatnya, sejumlah pihak, termasuk Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek, diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.Nadiem telah menjalani pemeriksaan sebanyak tiga kali di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Pemeriksaan pertama dilakukan pada 23 Juni 2025, yang berlangsung selama lebih dari 12 jam.
Sejak pertengahan Juni 2025, Kejagung juga mengeluarkan surat pencegahan agar Nadiem tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan
Pemerintah Tanggapan: Tidak Akan Intervensi
Menanganggapi ajakan Hotman Paris kepada Presiden, pihak Istana memberikan pernyataan resmi melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mengintervensi. Negara ini berdiri di atas dasar supremasi hukum. Semua pihak memiliki hak membela diri, dan negara menjamin proses hukum yang adil bagi semua warga negara,” jelas Hasan.
