News Lolak– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah ternyata menuai penolakan di salah satu kecamatan di Sulawesi Utara (Sulut). Alasannya, masyarakat setempat meragukan kehalalan nampan (food tray) yang digunakan, setelah viral isu dugaan kandungan minyak babi dalam bahan produksinya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan adanya penolakan tersebut. Ia mengatakan, pihaknya memahami keresahan masyarakat sekaligus menekankan bahwa MBG tetap merupakan hak warga negara yang harus disalurkan.
“Ada satu kecamatan di Sulawesi Utara itu yang tidak mau menerima makan bergizi karena viralnya tempat makan yang digunakan yang dianggap diragukan kehalalannya. Untuk sementara, bagi mereka yang tidak ingin menerima haknya, kami hormati. Namun, kami juga akan melakukan langkah persuasi untuk diskusi lebih lanjut sehingga masalah ini clear,” ungkap Dadan di Jakarta, Kamis (12/9).
Inspeksi Food Tray ke China
Permasalahan berawal dari penggunaan food tray impor. Pasalnya, kapasitas produksi pengusaha lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10 juta nampan per bulan, sementara kebutuhan nasional program MBG mencapai 80 juta nampan. Kekurangan sekitar 70 juta nampan akhirnya dipenuhi lewat impor, termasuk dari Tiongkok.
Isu bahwa food tray impor tersebut mengandung minyak babi segera memicu keraguan publik. Untuk mengatasinya, BGN bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) langsung menyiapkan langkah tindak lanjut.
“Kami sudah meminta Kepala BPJPH, Pak Haikal Hasan, untuk melakukan inspeksi langsung ke China. Hasil pengecekan itu nantinya akan dirilis secara resmi agar masyarakat benar-benar yakin,” terang Dadan.
Haikal Hasan bahkan menyebut isu ini telah masuk ke tahap yang dapat mengganggu stabilitas nasional, sehingga klarifikasi resmi menjadi sangat penting. Pemerintah menegaskan, kepastian halal food tray adalah prioritas, demi menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Baca Juga: Charlie Kirk Tewas Ditembak Saat Berpidato di Universitas
Kekhawatiran Serupa di Daerah Lain
Fenomena keraguan masyarakat tidak hanya muncul di Sulut. Di Halmahera Barat, Maluku Utara, misalnya, warga meminta agar petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan MBG juga memiliki sertifikat halal.
“Ketika yang bekerja itu diragukan, masyarakat enggak mau makan MBG. Jadi, secara psikologis ini sangat penting,” jelas Dadan.
Atas dasar itu, BGN dan BPJPH sepakat menjadikan para kepala SPPG sebagai penyelia halal, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam aturan tersebut, penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses produk halal (PPH).
Pentingnya Kepastian Halal
Dadan menekankan bahwa kehalalan produk bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut psikologis dan keyakinan masyarakat. Ia mencontohkan, banyak isu viral di media sosial yang dapat dengan cepat merusak kepercayaan publik, meski belum tentu terbukti kebenarannya.
