Banjir Kiriman dari Tambang PT-JRBM Hambat Program Ketahanan Pangan Presiden Prabowo
News Lolak– Puluhan hektar sawah yang semula subur kini berubah menjadi lahan tak produktif karena tertimbun material sisa pertambangan PT-JRBM. Akibatnya, warga terpaksa menanam nilam tanaman yang toleran terhadap kondisi tanah buruk—sebagai pengganti padi. Padahal, pemerintah daerah justru tengah berupaya menambah lahan persawahan seluas 7.000 hektar untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa. Program ketahanan pangan digalakkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Namun, di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), realitanya justru bertolak belakang.
Banjir Material Tambang Rusak Lingkungan dan Ekonomi Warga
Persoalan ini terungkap saat Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, meninjau langsung dampak banjir di Desa Bakan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Banjir kiriman dari aktivitas tambang PT-JRBM tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga membawa material batuan dan tanah tambang yang mengubur sawah-sawah produktif.
Baca Juga: Polres Talaud, Pemkab, dan Bulog Gelar Pasar Murah, 660 Paket Beras Ludes dalam Sehari!
“Puluhan hektar lahan sawah sudah tidak bisa dikerjakan lagi karena penuh dengan batuan dan tanah material tambang,” keluh seorang warga.
Dampaknya sangat serius:
-
Kehilangan Mata Pencaharian – Petani kehilangan lahan untuk bercocok tanam padi, yang menjadi sumber penghidupan utama.
-
Ancaman Jangka Panjang – Jika material tambang terus terbawa banjir, degradasi lahan akan meluas dan mempersulit pemulihan.
-
Gangguan Infrastruktur – Material tambang juga membanjiri jalan desa, mengganggu mobilitas warga.
Pemerintah Daerah Minta PT-JRBM Bertanggung Jawab
Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan bahwa perusahaan tambang harus lebih serius menangani masalah ini. “Kalau lahan sudah tertimbun material tambang, mustahil bisa diolah kembali menjadi sawah. PT-JRBM harus segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Lumenta juga mengingatkan bahwa semua pihak, termasuk perusahaan, harus mendukung program pemerintah pusat. “Ketahanan pangan adalah prioritas nasional. Tidak boleh ada kegiatan yang justru merusak lahan pertanian,” tambahnya.
Warga Desa Bakan berharap agar suara mereka didengar. “Kami butuh lahan sawah kembali, bukan material tambang yang merusak,” ujar seorang petani.
Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan program ketahanan pangan bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
